PARIPURNA PENYAMPAIAN PENJELASAN BUPATI TERHADAP 6 RAPERDA

Rapat Paripurna Rabu 14 November 2018 dengan Acara Penyampaian Penjelasan Bupati Karanganyar Terhadap 6 Raperda Kabupaten Karanganyar. Adapun keenam Raperda tersebut yaitu :
1. Raperda tentang Barang Milik Daerah;
2. Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Raperda tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
5. Raperda tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
6. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Keenam Raperda tersebut disampaikan Bupati Karanganyar ( Drs. H. Juliyatmono, MM. ) disertai dengan Naskah Akademiknya, kepada Ketua DPRD ( H. Sumanto, SH. ) disaksikan Pimpinan DPRD selanjutnya akan dibahas pada agenda Rapat DPRD Kab. Karanganyar.

PARIPURNA KUA PPAS APBD TA 2019

Bupati Karanganyar ( Drs. H. Juliyatmono, MM. ) menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019, kepada Ketua DPRD ( H. Sumanto, SH. ) disaksikan para Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar pada Rapat Paripurna Rabu tgl 14 November 2018. Selanjutnya untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kab. Karanganyar.

RAPAT BAPEMPERDA DPRD BERSAMA EKSEKUTIF TERKAIT MEMBAHAS PROPEMPERDA 2019

Badan Pembetukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Karanganyar bersama Eksekutif terkait pada hari ini Selasa tanggal 30 Oktober 2018, mengadakan rapat bersama membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun 2019. Adapun peraturan yang dibahas tentang :
1. RPJMD 2018-2023
2. Kawasan Tanpa Asap Rokok
3. Perubahan Kedua Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa
4. Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi
5. Izin Reklame Dan Pengelolaan Reklame
6. Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
7. Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
8. Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
9. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRK)
10. Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah.

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

  1. Pemohon informasi datang ke Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar kemudian mengisi formulir permintaan informasi, atau mengisi formulir online yang tersedia di website ini, dengan melampirkan identitas diri (KTP) bagi perseorangan, apabila pemohon merupakan Organisasi / LSM harus menyertakan Akta Pendirian dan Identitas Diri si Pemohon.
  2. Form Permohonan yang sudah terisi dan dibubuhi tanda tangan si Pemohon, kemudian dapat dikirimkan melalui via pos / email / diantarkan langsung ke Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.
  3. Petugas akan mencatat permohonan dan memberikan kembali formulir permintaan informasi publik kepada pemohon yang sudah terisi nomor pendaftaran informasi serta dibubuhi tanda tangan pencatat permohonan sebagai tanda bukti penerimaan permohonan.
  4. Petugas akan memproses permintaan permohonan sesuai dengan formulir permintaan informasi publik.
  5. PPID Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar akan memverifikasi permintaan permohonan tersebut apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuka untuk umum. Apabila informasi publik yang diminta termasuk dalam kategori dikecualikan, PPID wajib menyampaikan alasan penolakan permohonan informasi kepada pemohon.
  6. Setelah proses verifikasi permohonan informasi publik selesai, kemudian Petugas akan menyerahkan informasi yang diminta oleh pemohon beserta tanda bukti penyerahan informasi publik.