RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG I


Rapat Paripurna dengan acara ” Penetapan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019″. Telah dilaksnakan pada Hari Kamis,29 November 2018.Dalam acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar ( H. Sumanto,S.H.) telah menyerahkan Keputusan DPRD tentang Raperda APBD Kabupaten karanganyar Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Karanganyar ( Drs. Juliyatmono,M.M.),selanjutnya Bupati Karanganyar akan menindaklanjuti hal tersebut,disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi.

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR MASA SIDANG I

Rapat Paripurna Senin,26 November 2018 dengan acara ” Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019″.Dimulai dari Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Karwadi,S.Pd,Kedua Fraksi Partai PDIP dengan juru bicara Wahyuningsih,Ketiga Fraksi Partai Keadilan Sejahtera oleh Sri Hartono,S.Pd,Keempat Fraksi Partai Gerindra Amanat dengan juru bicara Sri Sumarti,Kelima Fraksi Partai Golongan Karya oleh Anung Marwoko,S.T dan Keenam Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Sulaiman Rosyid,S.Ag.

PARIPURNA PENYAMPAIAN KESEPAKATAN BERSAMA KUA DAN PPAS TA 2019

 
Penetapan Rancangan Kesepakatan Bersama antara
Bupati dan DPRD Kab. Karanganyar Tentang Kebijakan
Umum APBD Dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD Kab. Karanganyar T.A. 2019 telah dilaksanakan pada
Rapat Paripurna Hari Senin, 19 November 2018. Dalam acara tersebut
dilaksanakan Penyerahan Kesepakatan Bersama dari
Ketua DPRD Kab. Karanganyar (H. Sumanto, SH. ) kepada
Bupati Karanganyar ( Drs. H. Juliyatmono, MM. ).

PARIPURNA PENYAMPAIAN PENJELASAN BUPATI TERHADAP 6 RAPERDA

Rapat Paripurna Rabu 14 November 2018 dengan Acara Penyampaian Penjelasan Bupati Karanganyar Terhadap 6 Raperda Kabupaten Karanganyar. Adapun keenam Raperda tersebut yaitu :
1. Raperda tentang Barang Milik Daerah;
2. Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Raperda tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
5. Raperda tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
6. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Keenam Raperda tersebut disampaikan Bupati Karanganyar ( Drs. H. Juliyatmono, MM. ) disertai dengan Naskah Akademiknya, kepada Ketua DPRD ( H. Sumanto, SH. ) disaksikan Pimpinan DPRD selanjutnya akan dibahas pada agenda Rapat DPRD Kab. Karanganyar.

PARIPURNA KUA PPAS APBD TA 2019

Bupati Karanganyar ( Drs. H. Juliyatmono, MM. ) menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019, kepada Ketua DPRD ( H. Sumanto, SH. ) disaksikan para Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar pada Rapat Paripurna Rabu tgl 14 November 2018. Selanjutnya untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kab. Karanganyar.

RAPAT PARIPURNA DPRD TENTANG PROPEMPERDA


Karanganyar, Senin 5 November 2018. Rapat Paripurna dengan acara ” Penetapan Keputusan DPRD Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah ( PROPEMPERDA ) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.Diawali dengan laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( BAPEMPERDA ) DPRD Kabupaten Karanganyar oleh Suwarni,S.E. Dilanjutkan pembacaan Rancangan Keputusan DPRD oleh Drs. Sujarno,M.Si.,Penandatanganan Keputusan DPRD oleh Ketua DPRD (H.Sumanto,S.H.), diakhiri dengan sambutan Bupati Karanganyar ( Drs. H. Juliyatmono,M.M.).
Adapun daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan Pasar Tradisional;
2. Lembaga Koperasi Simpan Pinjam;
3. RPJMD 2018 – 2023;
4. Kawasan Tanpa Asap Rokok;
5. Perubahan Kedua Perda Nomor 16 tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
6. Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
7. Izin Reklame Dan Pengelolaan Reklame;
8. Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
9. Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10.Tata Cara Perencanaan,Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
11.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRK);
12.Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah.